Arrahmah- Wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional Abbas Araqchi mengatakan, jika Kelompok 5+1 tidak komitmen terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka agenda damai nuklir Tehran dengan cepat akan kembali pada posisi semula.
Hal itu dikatakan Araqchi dalam wawancara dengan wartawan IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) baru-baru ini ketika menyinggung pernyataan Gedung Putih mengenai kesepakatan Jenewa.
Ia mengatakan, mengingat adanya persoalan antara Gedung Putih dan Kongres maka pernyataanAmerika Serikat baru-baru ini adalah tindakan untuk komsumsi internal Amerika.
Araqchi menambahkan, tampaknya tindakan itu dilakukan AS di bawah tekanan anggota Kongres. Namun tindakan yang mereka lakukan adalah publikasi ringkasan perjanjian, yang menurut mereka dianggap sebagai kesimpulan sepihak.
Wakil Menlu Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional menandaskan, "Perjanjian sepenuhnya jelas, transparan dan semua mengetahuinya. Mengingat perjanjian ini adalah dokumen tidak resmi dan tidak dapat dipublikasikan, maka mempublikasikannya berarti mengakui dan menciptakan kondisi mengikat terhadap perjanjian itu. Dokumen ini mencerminkan serangkaian perjanjian lisandalam kerangka "Non Paper" dan ditulis sebagai dokumen tidak resmi. "
Araqchi lebih lanjut menuturkan, namun hal ini tidak berarti bahwa dokumen tidak resmi itu rahasia dan ada hal yang disembunyikan. Dokumen tersebut transparan dan kami telah mengirimnya ke berbagai pihak berwenang, ujarnya.
Kerangka kesepakatan yang terbentuk antara Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat ditambah Jerman) dan yang akan direalisasikan nantinya adalah sebagian sanksi akan dicabut, dan Iran seraca sukarela akan melakukan perubahan dalam agenda nuklirnya. Sementara struktur menyeluruh aktivitas damai nuklir Iran termasuk pengayaan uranium diakui dan sepenuhnya terjaga.
Berdasarkan kesepakatan Jenewa, langkah awal dari penerapan kesepakatan antara Iran dan Kelompok 5+1 akan mulai pada Senin (20/1). Langkah awal itu akan diambil di bawah pengawasan utusan Badan Energi Atom Internasional(IAEA) yang telah tiba di Tehran pada Sabtu. Setelah langkah tersebut, perundingan tingkat menteri luar negeri dari Iran dan Kelompok 5+1 serta Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton akan dilanjutkan.
Sebenarnya, para pejabat AS mengetahui bahwa selama ini laporan-laporan IAEA tentang aktivitas nuklir Iran tidak benar dan dirancang untuk tujuan politis, namun sekarang setelah tercapainya kesepakatan Jenewa pada tanggal 24 November 2013, tuduhan-tuduhan bahwa Tehran menyimpangkan program nuklir damainya sudah tidak memiliki tempat lagi. Sehingga AS dalam mengahadapi langkah membangun kepercayaan yang dilakukan oleh Iran, terpaksa melaksanakan komitmennya dalam kerangka perjanjian Jenewa.
Selama ini, Tehran selalu menegaskan bahwa program nuklirnya sepenuhnya damai dan tidak ada yang disembunyikan dalam agenda nuklirnya, bahkan Iran selalu berusaha membangun kepercayaan dengan negara-negara yang menentang program nuklirnya itu. Namun Barat selalu melontarkan tudingan miring dan tak berdasar terhadap Iran.
Presiden Iran Hassan Rohani dalam pidatonya di Sidang Majlis Umum PBB di New York dengan jelas telah menegaskan bahwa progran nuklir Tehran sepenuhnya untuk kepentingan sipil. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan penegasan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam pertemuannya dengan para menteri luar negeri lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman di sela-sela Sidang Majlis Umum PBB. (*)
SUMBER: IRIBindo
0 komentar:
Posting Komentar