KPK Telusuri Dugaan Penggelapan Miliaran Dana Haji di Kemenag

mentri Agama Suryadharma Ali

Arrahmah.com - Dari Hasil audit PPATK terkait pengelolaan dana haji Tahun 2004-2012 ditemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar. Jumlah transaksi itu tidak diketahui dengan jelas penggunaannya untuk apa.

Tingginya ongkos naik haji dan amburadulnya tata kelola ibadah haji di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan karena adanya gurita korupsi di tubuh penyelenggara haji, dalam hal ini adalah Kemenag.

Laporan terakhir menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang sibuk menelusuri kejanggalan dana haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2004-2012. Laporan kejanggalan tersebut berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah sebelumnya banyak aduan dari masyarakat, demikian iToday melaporkan, Jumat, 07/02/14.

Dari Hasil audit PPATK terkait pengelolaan dana haji Tahun 2004-2012 ditemukan transaksi mencurigakan sebesar Rp230 miliar. Jumlah transaksi itu tidak diketahui dengan jelas penggunaannya untuk apa.

Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp80 triliun, dengan imbalan hasil sekitar Rp2,3 triliun per-tahun.

Dan yang paling bertanggung jawab terkait hal ini adalah mentri agama, Suryadarma Ali. 

Bahkan menurut Uchok Khadafi, dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), KPK harusnya memanggil Menteri Agama Suryadharma Ali, karena disinyalir rekening dana haji di bank memakai nama Suryadharma Ali dan bukan atas nama lembaga kementrian agama. FITRA menilai, pengelolaan dana haji sangat berbau korup.

"Pengelolaa dana haji masih berbau korup, lantaran pengelolaan tidak transparan dan akuntabilitas sehingga dampaknya adalah mahalnya dana haji bagi rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat (7/2), mengutip pemberitaan okezone.

Uchok juga meminta supaya KPK menyelidiki dana penyelenggaraan haji seperti dana pokok naik haji beserta bunganya yang sangat tidak terbuka dan transparan dalam pengelolanya. Disamping itu, mahalnya anggaran untuk operasional penyelenggaran ibadah haji, juga harus menjadi fokus KPK.

Seperti pada tahun 2010 telah menghabiskan anggaran operasional sebesar Rp.358.3 milyar, pada tahun 2011 sebesar Rp350 milyar, dan pada tahun 2012 sebesar Rp292.4 miliar.

"Dengan tinggi dan mahalnya dana operasional ini mengakibatkan mahalnya ongkos naik haji orang yang mau naik haji menjadi objek bisnis bagi Kementerian Agama karena pelayanan haji sangat jelek," pungkasnya. [*]

Sumber: clickere